Latar Belakang Sejarah Isi Perjanjian Renville Lengkap

Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam negosiasi itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang berjulukan Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan problem dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi problem intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi Perjanjian Renville dari persetujuan itu yaitu sebagai memberikankut.

1. Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda sanggup menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. Republik Indonesia menjadi negara serpihan dari Republik Indonesia Serikat.
5. Antara enam bulan hingga satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
6. Tentara Indonesia di tempat pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke tempat Republik Indonesia.

Kerugian Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Persetujuan Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini mengakibatkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan wilayahnya semakin sempit. Hal ini merupakan ini merupakan akhir dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan gres hasil Agresi Militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah besar lengan berkuasa dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, pihak pemerintah menghadapi saingan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin lalu digantikan oleh Kabinet Harta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang berjulukan Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan ibarat itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Militer 2.

Advertisement